Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Periode Tahun 2007 Sampai Dengan 2011

PANDU CAHYA NUGRAHA

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada daerah Kulonprogo Yogyakarta dalam periodenya. Efektifitas penggunaan APBD ini dilihat dari analisa rasio yang dilakukan kemudian menghitung index pada periodenya, sehingga dapat menggambarkan periode dimana efektifitas lebih baik pada periode tersebut.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh data RLRA (Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran) APBD kabupaten Kulonprogo dari awal refisi UU No. 32 tahun 2004 sebanyak 8 periode. Sample yang digunakan adalah data RLRA dari APBD kabupaten Kulonprogo tahun 2007-2011. Analisis data yang digunakan yaitu model indeks perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 periode perhitungan rasio pada APBD kabupaten Kulonprogo menunjukkan tingkat kemampuan daerah mengelola APBD masih tergolong rendah sekali atau masih dalam skala instruktif. Untuk periode efektifitas pengelolaan APBD yang paling baik berdasarkan index perbandingan adalah tahun 2010, sementara periode efektifitas pengelolaan APBD yang paling buruk berdasarkan index perbandingan adalah tahun 2009.

Full Text:

PDF

References


Adi Darmawan, Jihad. 2011. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul. Skripsi S1, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Indriyanto, N & Bambang S. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

Liuqing, Mai. (2012). Trading costs around M&A announcements", International Journal of Managerial Finance, Vol. 8 Iss: 2 pp. 120 – 138.

Mamesah D.J., 1995, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Gramedia, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi Ibrahim, M.J. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Dahara Prise. Munawir, S. 1995. Analisa laporan keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Mardiasmo, 2002. Perpajakan : Edisi Revisi tahun 2002, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Nataludin. 2001. Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan di Daerah Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Rahman. 2012.Kulonprogo kurang dilirik investor. Harian Jogja: Yogyakarta.

RLRA, 2007-2011., DPPKA dan KPT Kulonprogo. Yogyakarta.

Rosa, Yulinda. 2009. Metode analisa data variabel sosial bidang permukiman. Bandung: Pusat litbang pemukiman.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang disentralisasi fiskal.

Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Setiaji, W. & Adi, W. 2007. Peta kemampuan keuangan sesudah otonmi daerah : Apakah mengalami pergeseran?. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Sidik, Machfud, 2000. Kebijakan Fiskal Nasional untuk Mendukung Otonomi Daerah, disampaikan pada seminar otonomi daerah dalam rangka Lustrum I MEP UGM,Yogyakarta.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah.

Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP YKPN.

Wulandari. 2001. Disentralisasi keuangan pemerintahan daerah. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Wahyuni, Nanik. 2007. Teori Administrasi Publik.: Alfabeta. Bandung.

Widjaja. 1998. Percontohan otonomi daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Sumber : Kulon Progo Dalam Angka 2011, Bappeda. 26/04/2012., http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Geografis_9_hal


StatisticsArticle Statistic

This article has been read : 11 times
PDF file viewed : 18 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis

Indexing by